Pada perkembangan selanjutnya para
Ulama pesantren terus menerus berusaha untuk mengembangkan sistem bermadzhab
ini. Karena zaman bergulir begitu cepatnya, waktu melesat tak dapat dicegat,
dan perubahan tak mungkin dielakkan, sementara fiqh Islam harus hadir
memberikan solusi untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan, maka umat
Islam dituntut untuk dapat berkreasi dalam memecahkan berbagai persoalan
tersebut. Sehingga diperlukan pendekatan 'baru' guna membuktikan slogan "sholihun likulli makanin wazamanin". Salah satu bentuknya
adalah dengan mengembangkan fiqh sosial sebagai upaya mengembangkan pola
bermadzhab secara tekstual (madzhab qawli) menuju pola bermazhab metodologis
(madzhab manhaji) dalam fiqh Islam, sebagaimana digagas oleh DR. KH. Sahal Mahfudh.
Mengutip hasil halaqah P3M, ada
beberapa ciri yang menonjol dalam fiqh Sosial. Ciri-ciri tersebut diantaranya
adalah melakukan interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola
bermadzhab, dari madzhab secara tekstual (madzhab qawli) menuju pola bermadzhab
secara metodologis (madzhab manhaji), verifikasi ajaran secara mendasar, dengan
membedakan ajaran yang pokok (ushul) dan yang cabang (furu'), dan pengenalan
metodologi filosofi, terutama dalam masalah budaya dan sosial. (KH. Sahal
Mahfudh, dalam Duta Masyarakat, 18 Juni 2003)
Namun demikian, usaha ini hanya bisa
dilakukan dalam persoalan sosial kemasyarakatan (hablun min al-nas), tetapi
tidak bisa masuk pada wilayah hubungan seorang hamba kepada khaliqnya (hablun
minallah). Artinya, dalam hubungan dengan sesama manusia, kaum muslimin harus
mampu membuat berbagai terobosan baru untuk menjawab dinamika sosial yang terus
bergulir dengan cepat. Namun itu tidak berlaku dalam hubungan vertikal seorang
hamba dengan Sang Khaliq. Sebab yang dibutuhkan dalam ibadah adalah kepatuhan
seorang hamba yang tunduk dan pasrah hanya menyembah kepada-Nya. Sebagaimana
sebuah kaidah yang diungkapkan oleh Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya:
"Asal dalam masalah ibadah
adalah ta'abbud, tanpa perlu melihat maknanya. Sedangkan asal dalam mu'amalah
(interaksi antara sesama manusia) adalah memperhatikan maknanya (esensinya).” (Al-Muwafaqat
fi Ushul al-Ahkam, juz II, hal. 300)
Dari penjelasan sederhana ini, dapat
ditarik beberapa kesimpulan, Pertama, madzhab merupakan sebuah 'jalan' yang
`disediakan' oleh para mujtahid sebab adanya perbedaan pendapat di antara
mereka. Kedua, umat Islam tidak harus terikat pada satu madzhab tertentu,
telapi mereka diberi kebebasan untuk memilih madzhab. Namun, ketiga, yang
berhak ‘diikuti’ hanya terbatas pada empat madzhab saja, yakni madzhab Hanafi,
Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Dan keempat, umat Islam perlu mengembang pola bermadzhab
yang dapat menjamin kemaslahatan masyarakat khususnya masalah sosial
kemasyarakatan dalam hubung dengan sesama manusia.(habis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar